WAKATOBI – Ketua fraksi Golkar DPRD Wakatobi Muhammad Ali mengatakan Bupati Haliana jangan merasa pintar sendiri terkait persoalan penerbangan dan program listrik 24 jam. Ia minta agar persoalan itu dapat melibatkan para pihak.
“Sebab APBD kita tetapkan bersama. Sehingga koordinasikan lah dengan DPRD manakala ada kendala agar kita carikan solusinya. Tapi kalau mau kerja sendiri silahkan, tapi kalau Bupati tidak mampu lagi, lempar handuk saja (ke DPRD),” ungkapnya, Selasa (1/02/2023).
Dalam forum rapat bersama Pemerintah daerah yang dihadiri Pj Sekda Wakatobi Kamaruddin, di gedung DPRD, Ali menyampaikan bahwa terkait persoalan subsidi pesawat, Pemda Wakatobi harus lebih inovatif dalam membuat alternatif untuk mencari solusi.
Hal itu untuk menghindari berbagai kemungkinan kesalahan, yang pernah terjadi pada 2022 lalu, agar anggaran subsidi yang telah disiapkan tahun ini dapat dimanfaatkan oleh Pemda.
“Kalau hitungan subsidi tidak sesuai dengan permintaan pihak maskapai dengan harga Rp 1,2 juta/sit. Sementara harga tertinggi yang di tetapkan Kementerian perhubungan (Kemenhub) Rp 850 ribu, bisa saja ada langkah alternatif lain yang kita ambil,” ucapnya.
Sebab, kata dia, merubah standar harga satuan yang telah ditetapkan Kemenhub atau sebaliknya meminta pihak maskapai untuk menurunkan tarif harga agar dapat menyesuaikan dengan standar Kemenhub itu tidak mungkin.
“Kita jangan berfikir untuk meminta Kemenhub merubah dasar tarif yang telah ditetapkan itu sebab sangat susah karena akan memengaruhi seluruh tarif penerbangan di Indonesia karena tarif Rp 850 ribu itu sudah melalui hitung dalam survei jarak dan operasional pesawat,” katanya
“Kata lainnya, kalau hujan kan tidak harus meminta Tuhan untuk menghentikan hujan karena mahluk lain juga butuhkan. Bisa pakai payung. Kalo berisiko juga bisa pakai jas hujan, bisa minta numpang kendaran tetangga dan seterusnya. Jangan mentok begitu (ada) hujan,” tambah Muhammad Ali.
Menurut dia, persoalan yang sama bahkan lebih rumit pernahkah terjadi dimasa kepemimpinan Hugua dalam membangun bandara hingga menghadirkan maskapai penerbangan ke Wakatobi, namun dapat diatasi karena semua dibangun lewat komunikasi, serta melibatkan DPRD.
Tak lupa, dia juga meminta agar Bupati Haliana banyak bertanya dan belajar kepada para pendahulunya, utamanya mantan bupati Hugua. Sebab beliau mampu merintis dan menghadirkan bandara hingga maskapai penerbangan dari dan ke Wakatobi.
“Saya sudah tanya pak Hugua, tapi ternyata pak Haliana tidak pernah koordinasi. (Sesungguhnya) pak Hugua punya lingkar peduli, tapi tidak punya kewenangan,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Wakatobi Hamiruddin mempertanyakan progres program Pemda dalam mewujudkan listrik 24 jam di pulau Kaledupa dan Binongko.
Hamiruddin mengatakan, DPRD menaruh perhatian terkait progres (langkah) Pemda dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dia berujar, program tersebut merupakan salah satu faktor pendorong ekonomi masyarakat.
“Kita sudah anggarkan melalui APBD 2023. Kami dorong agar program ini segera terealisasi karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Hamiruddin.
Dia mengungkapkan, peruntukan anggaran program listrik 24 jam yang telah disiapkan sebesar Rp 21 milyar, agar dapat dirasakan oleh masyarakat dua pulau.
“Program (listrik 24 jam) ini kami DPRD telah menyetujui sejak tahun 2022 lalu dengan anggaran Rp 4 miliar, tapi anggaran itu tidak terpakai sehingga menjadi Silpa Pemda,” ungkapnya.
Menanggapi itu, Pj Sekda Kamaruddin menyampaikan, terkait progres pemenuhan penerbangan, Bupati Haliana sementara tengah melakukan konsultasi dengan pihak bandara.
“Tujuannya mencari solusi agar maskapai penerbangan bisa kembali beroperasi di Wakatobi dengan pemberian subsidi yang telah disiapkan oleh Pemda Rp 4,5 milyar,” ucapnya.
Sementara persoalan listrik, Pemda sedang dalam negosiasi dengan pihak PLN terkait pembelian mesin. Sebab, kata dia, rencana awal di tahun 2022 lalu terkait subsidi BBM ke pihak PLN tidak bisa dilakukan.
Adapun yang akan dilaksanakan tahun 2023 ini adalah pembeli mesin kepada pihak PLN.
“Dari anggaran Rp 21 milyar ini kita rencana beli empat mesin untuk PLN, tapi untuk saat ini yang sudah ada baru dua (mesin) saja,” ungkapnya.
Terkait permintaan DPRD agar bersama-sama mendorong realisasi program tersebut, ia akan mencoba mengkomunikasikan dengan pimpinannya (Bupati).
“Saya akan beri tahu pak Bupati, agar kita jalan sama-sama,” ujarnya.
Komentar